Arab Saudi : Tidak Ada Normalisasi Dengan israel Tanpa Ada Solusi Untuk Palestina

Sebuah rencana perdamaian baru untuk israel dan Palestina diluncurkan pada hari Senin (18/09/2023), dalam pertemuan tertutup di sela-sela Majelis Umum PBB yang saat ini berlangsung di New York, The New Arab melaporkan.

Pertemuan tersebut dilaporkan dihadiri oleh hampir 70 negara dan organisasi internasional, dan mencakup sekitar 50 pembicara.

Menurut The New Arab, pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bersama Ahmed Aboul Gheit, sekretaris jenderal Liga Arab; Josep Borrell, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan; Ayman Safadi , wakil perdana menteri dan menteri luar negeri Yordania dan Sameh Shoukry, menteri luar negeri Mesir.

Pertemuan tersebut dilaporkan berakhir dengan menghasilkan Paket Pendukung Perdamaian, yang akan memaksimalkan manfaat perdamaian bagi Palestina dan israel setelah mereka mencapai kesepakatan damai.

Dalam pertemuan tersebut, Pangeran Faisal kembali menegaskan bahwa tidak akan ada solusi konflik Palestina-israel tanpa negara Palestina merdeka.

Sikap ini telah diungkapkan oleh menteri luar negeri Saudi dalam komentar yang disiarkan oleh televisi pemerintah Saudi pada hari Ahad.

“Masyarakat sudah mulai kehilangan harapan terhadap solusi dua negara untuk israel dan Palestina,” katanya, “jadi tujuan dari upaya kami adalah mengembalikan solusi dua negara ke garis depan. Solusi dua negara harus kembali ke garis depan.”

“Pendudukan terus berlanjut dan disertai dengan sejumlah komplikasi dan kesulitan yang membuat kedua pihak semakin menjauh dari kemungkinan mencapai kesepakatan,” bunyi pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, Uni Eropa, Mesir dan Yordania.

“Situasi di lapangan terbukti tidak dapat dipertahankan dan status quo tidak mungkin diterima, terlebih lagi dalam situasi internasional yang dilanda konflik,” tambah pernyataan itu.

“Kebutuhan untuk merevitalisasi proses perdamaian yang bermakna untuk mencapai Solusi Dua Negara, sesuai dengan hukum internasional, resolusi DK PBB, Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002 dan tawaran dukungan perdamaian Uni Eropa tahun 2013 tidak dapat diabaikan.”

Baik perwakilan israel maupun Palestina tidak diundang dalam pertemuan tersebut. (is/knrp)