Sudah Diduga, AS Kembali Setujui Paket Senjata Senilai 1 Miliar Dollar ke israel

AS telah memberikan lampu hijau untuk paket senjata senilai 1 miliar dollar untuk israel, bahkan ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengintensifkan serangan militernya terhadap warga Palestina di Rafah, di selatan Gaza, di mana 1,5 juta pengungsi mencari perlindungan. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Joe Biden sebelumnya memperingatkan Netanyahu bahwa serangan terhadap Rafah akan melewati “garis merah”, sehingga pemerintahannya menghentikan sementara transfer senjata ke israel.

Penghentian pengiriman senjata memicu reaksi keras dari para penguasa AS, terutama dari Partai Republik. Pada hari Ahad, Senator AS Lindsey Graham memarahi Biden dan mengatakan bahwa israel harus diizinkan untuk menjatuhkan nuklir di Gaza, membandingkannya dengan AS yang menjatuhkan bom atom ke Jepang selama Perang Dunia Kedua.

“Ketika kami dihadapkan pada kehancuran sebagai sebuah bangsa setelah Pearl Harbor, melawan Jerman dan Jepang, kami memutuskan untuk mengakhiri perang dengan mengebom Hiroshima dan Nagasaki dengan senjata nuklir,” kata Graham. “Beri israel bom yang mereka perlukan untuk mengakhiri perang [yang] mereka tidak mampu kehilangannya, dan bekerja sama dengan mereka untuk meminimalkan korban.”

Paket senjata terbaru saat ini sedang menjalani tinjauan Kongres. Ini mencakup sekitar $700 juta untuk amunisi tank, $500 juta untuk kendaraan taktis, dan $60 juta untuk mortir dengan waktu pasti pengirimannya masih belum jelas.

Perubahan arah Biden terjadi ketika anggota Kongres yang pro-israel meningkatkan tekanan. Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat akan memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan pengiriman senjata ofensif ke israel, dengan alasan bahwa penghentian dukungan militer berarti mengabaikan sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah.

Gedung Putih sebelumnya telah menunda pengiriman bom seberat 2.000 pon dan 1.700 bom seberat 500 pon karena kekhawatiran akan potensi penggunaannya dalam invasi besar-besaran ke Rafah. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menyatakan bahwa meskipun AS akan terus memberikan bantuan militer sebagaimana diuraikan dalam undang-undang pendanaan tambahan sebesar $26 miliar, pemerintah percaya bahwa bom semacam itu tidak boleh dikerahkan di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Persyaratan Washington dalam hal ini dipandang kontradiktif, mengingat seluruh Gaza adalah salah satu wilayah terpadat penduduknya di dunia.

Ketika serangan militer israel memasuki bulan ketujuh, dengan konsekuensi yang menghancurkan dan pembunuhan lebih dari 35.000 warga Palestina, terutama perempuan dan anak-anak, dukungan Biden terhadap israel telah menjadi sebuah beban politik, terutama di kalangan anggota muda Partai Demokrat ketika ia berupaya untuk memenangi pemilu akhir tahun ini. (is/knrp)