Staf PBB : Hanya Negara-negara Selatan Yang Mampu Akhiri Perang israel di Gaza dan Mereformasi Tatanan Dunia

Negara-negara Selatan dapat memainkan peran penting dalam menghentikan perang mematikan israel di Gaza dan memimpin perubahan yang lebih luas dalam sistem internasional yang jelas-jelas telah gagal mencapai tujuannya, menurut tiga Pelapor Khusus PBB saat ini dan sebelumnya.

Richard Falk dan Michael Lynk, dua mantan Pelapor Khusus mengenai situasi hak asasi manusia di Wilayah Pendudukan Palestina, dan Balakrishnan Rajagopal, Pelapor Khusus tentang Hak atas Perumahan yang Layak, semuanya sepakat bahwa perang israel yang menghancurkan di Gaza telah sepenuhnya mengungkap kesalahan yang mencolok dari sistem global saat ini.

Berbicara kepada Anadolu pada sebuah acara baru-baru ini di Istanbul, para ahli PBB menunjukkan bahwa salah satu alasan utama berlanjutnya impunitas yang diberikan kepada israel adalah struktur kekuatan internasional yang tidak seimbang yang didominasi oleh negara-negara di dunia utara yang tetap bersekutu dengan Tel Aviv.

Hal ini sangat sulit untuk ditantang karena struktur PBB yang memberikan negara-negara pemenang Perang Dunia II, termasuk tiga kekuatan NATO yaitu AS, Perancis dan Inggris, kemampuan untuk memblokir segala bentuk reformasi PBB.

Namun, selama krisis Gaza, terdapat beberapa gerakan yang sangat kuat dan populer serta tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang berasal dari inisiatif yang diambil oleh negara-negara di belahan bumi selatan. Ini harus menjadi gerakan yang lebih kuat untuk menantang tatanan dunia hegemonik yang muncul setelah Perang Dunia II.

Dari pelajaran runtuhnya apartheid di Afrika Selatan, mereka menyerukan langkah serupa terhadap israel, bersamaan dengan tindakan lebih lanjut seperti sanksi ekonomi dan embargo perdagangan.

Secara terbuka menganjurkan agar tindakan serupa harus dilakukan terhadap israel. Aksi israel yang membunuh rakyat sipil, menginjak setiap cita-cita Piagam PBB, membunuh staf PBB di mana pun mereka mau dan bahkan menyatakan UNRWA sebagai organisasi teroris. (is/knrp)