Gencatan Senjata Fase ke Dua Semakin berat. Netanyahu Tunjuk Utusan Pro Perang

Pemimpin israel, Benjamin Netanyahu, telah mengambil langkah strategis dengan menunjuk Menteri Urusan Strategis Ron Dirmer untuk memimpin delegasi negosiasi dalam tahap kedua transaksi penukaran tahanan. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika internal di kalangan badan intelijen israel, di mana Dirmer menggantikan kepala Mossad yang sebelumnya memimpin pembicaraan.

Menurut sumber dari sejumlah media, keputusan tersebut disampaikan setelah pertemuan rahasisa kabinet yang menekankan bahwa syarat utama untuk melanjutkan ke tahap kedua adalah pencabutan senjata di wilayah Gaza dan pengusiran kelompok pejuang palestina beserta faksi-faksi bersenjata lainnya. Netanyahu diyakini menginginkan pendekatan baru yang lebih politis dan diplomatis dalam proses negosiasi, terutama dalam konteks negosiasi dengan perwakilan Amerika Serikat—diwakili oleh utusan khusus, Steve Witkoff—serta mediator dari negara-negara Arab.

Langkah penunjukan Ron Dirmer ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara pimpinan pemerintahan israel dengan para kepala badan intelijen, khususnya Mossad dan Shabak, yang selama ini memimpin negosiasi. Para pengamat menganggap keputusan tersebut sebagai upaya Netanyahu untuk memperpanjang proses negosiasi guna memperoleh konsesi tambahan, meski hal ini berpotensi menghambat proses pembebasan tahanan.

Dilain sisi Al-Hayya, jubir pejuang Palestina, menyoroti bahwa, meskipun pengungsian terus berlanjut, warga Gaza kembali secara massal ke rumah mereka yang hancur pada tanggal 27 Januari, menunjukkan ketangguhan mereka dan menggagalkan upaya israel untuk menggusur mereka secara permanen.

Ia menyerukan tekanan pada israel untuk sepenuhnya menerapkan semua ketentuan gencatan senjata, khususnya masuknya peralatan berat untuk mengevakuasi jenazah warga Palestina dan israel yang terkubur di bawah reruntuhan akibat pemboman israel. Ia juga memperingatkan bahwa penundaan israel yang terus berlanjut mengancam negosiasi untuk tahap kedua, yang seharusnya dimulai 16 hari setelah kesepakatan ditandatangani.

Pejuang siap untuk melangkah maju dengan fase kedua, yang mencakup gencatan senjata penuh, penarikan penuh pasukan israel dari Gaza, dan pertukaran tahanan yang komprehensif.

Al-Hayya menekankan perlunya jaminan internasional yang mengikat, dengan mengutip Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 sebagai kerangka kerja untuk mengamankan perjanjian tersebut.

Perjanjian gencatan senjata, yang ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan AS, mulai berlaku pada tanggal 19 Januari dan terstruktur menjadi tiga fase, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari, yang mengarah pada berakhirnya perang.

Fase kedua dimaksudkan untuk memperkuat gencatan senjata dan memastikan penarikan israel dari Gaza. Meskipun ada upaya oleh para mediator untuk melanjutkan negosiasi, pejabat senior israel telah menepis kemungkinan adanya kemajuan segera. (mf/knrp)