Bantuan Dihentikan, 1,2 Juta Warga Palestina Hadapi Krisis Kemanusiaan Parah

Dua puluh tiga organisasi masyarakat sipil telah memperingatkan akan terjadinya krisis kemanusiaan yang parah jika larangan yang diajukan oleh anggota parlemen Partai Republik Amerika terhadap kewajiban bantuan yang ditujukan untuk Palestina dicabut. Sebanyak 1,2 juta warga Palestina disebut berada di ambang krisis pangan karena pertikaian antar anggota parlemen di Washington.

“Krisis kemanusiaan yang parah akan terjadi dengan lebih dari 1,2 juta orang berpotensi kehilangan makanan pada awal pertengahan September, termasuk ratusan ribu anak-anak yang akan kelaparan,” kata 23 kelompok masyarakat sipil, yang meliputi Arab Muslim, Arab Kristen dan Yahudi.

“Menolak bantuan pangan kepada pengungsi Palestina tidak sejalan dengan inisiatif yang Anda umumkan mengenai kerawanan pangan dan akan menghilangkan sisa-sisa harapan bagi orang-orang yang hanya mendambakan kehidupan yang bermartabat,” tambah mereka.

Peringatan akan krisis pangan yang akan segera terjadi muncul setelah peringatan yang dikeluarkan oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat mengisi ulang gudangnya jika dana tidak tersedia paling lambat tanggal 1 September.

Pemimpin Partai Demokrat di kedua majelis Kongres baru-baru ini mendorong pemerintahan Biden dan Partai Republik untuk mencabut bantuan tersebut di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai krisis kemanusiaan yang dapat memicu kekerasan lebih lanjut.

Pekan lalu Departemen Luar Negeri AS mengatakan mereka ingin bantuan pangan senilai $75 juta untuk pengungsi Palestina dikucurkan.

Anggota parlemen garis keras yang pro-israel, Senator Jim Risch dan Rep Michael McCaul, yang merupakan petinggi Partai Republik di komite hubungan luar negeri Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dituduh mempermainkan kehidupan warga Palestina secara politik. Sejak akhir Juli mereka telah memblokir Departemen Luar Negeri untuk memberikan dana kepada badan PBB tersebut.

UNRWA sering menjadi sasaran Partai Republik dan israel. Setelah ia menjabat, Presiden Biden membatalkan upaya mantan Presiden Donald Trump yang membatasi pendanaan untuk badan PBB dan Palestina pada umumnya.

Partai Republik telah berusaha untuk memaksakan konsesi dari Palestina dengan mengancam akan menahan bantuan yang bisa menyelamatkan jiwa mereka. Meskipun menyerahkan $3,8 miliar kepada israel setiap tahunnya, tidak ada konsesi yang diminta dari negara penjajah tersebut meskipun terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan praktik apartheid setiap hari. (is/knrp)