Bantuan Gaza dari israel dan AS Diduga Kuat Disusupi Aksi Spionase

Kementerian Dalam Negeri di Gaza hari ini memperingatkan warga Palestina agar tidak memberikan data pribadi, informasi, atau foto apa pun yang diminta oleh organisasi bantuan swasta AS.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut mengatakan bahwa “sistem baru” yang diluncurkan oleh organisasi Amerika tersebut merupakan kedok untuk operasi keamanan dan intelijen (20/8/2025).

Kementerian tersebut menegaskan bahwa kelompok tersebut “menjalankan peran keamanan dan intelijen dengan kedok pekerjaan kemanusiaan dan memberikan bantuan.”

Kementerian juga menuduh organisasi tersebut “merekrut warga negara untuk bekerja sama dengan dinas keamanan penjajah” dan menyelaraskan diri dengan kebijakan “rekayasa kelaparan” israel.

israel mengimbau warga untuk tidak memenuhi permintaan semacam itu, meskipun permintaan tersebut diajukan dengan dalih memberikan bantuan.

Sejak 27 Mei, israel telah menerapkan rencana untuk mendistribusikan bantuan melalui sebuah kelompok yang dikenal sebagai ‘Yayasan Kemanusiaan Gaza’, yang dilaporkan didukung oleh israel dan AS.

Jumlah warga Palestina yang gugur saat menunggu bantuan kini telah mencapai 2.018, dengan lebih dari 14.947 orang terluka.

Sistem Baru
GHF telah mengumumkan “sistem baru” untuk mendistribusikan bantuan kepada warga Palestina yang kelaparan yang mengharuskan keluarga untuk “memesan bantuan terlebih dahulu.”

“Mereka yang memilih untuk berpartisipasi akan difoto dan menerima kartu identitas berisi foto dan nomor unik,” kata GHF dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Program baru ini, “yang akan diperluas dalam beberapa minggu mendatang,” diluncurkan pada hari Ahad di wilayah Arab Saudi di Kota Gaza, dengan 350 peserta, menurut pernyataan tersebut.

Mereka yang “memilih untuk tidak berpartisipasi” dalam sistem baru ini harus mengantre di lokasi distribusi bantuan, dan berharap menerima bantuan dengan sistem “siapa cepat dia dapat”.

Banyak organisasi hak asasi manusia, serta PBB, telah mengkritik mekanisme GHF sebagai “jebakan maut” bagi warga Palestina, dan Dokter Lintas Batas (MSF) menyerukan agar mekanisme tersebut ditutup karena dianggap sebagai “pembunuhan terencana dan dehumanisasi.” (is/knrp)