israel Kehabisan Tentara Untuk Berperang di Gaza
Menteri Pertahanan israel Yoav Gallant mengeluarkan perintahnya kepada tentara israel untuk memanggil kembali pasukan cadangan yang dibebaskan dalam beberapa tahun terakhir karena kekurangan pasukan.
Langkah tersebut dibenarkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gallant yang menunjukkan bahwa mengingat penilaian situasi dan skala aktivitas pasukan reguler dan cadangan dan sebagai bagian dari rencana tentara untuk meningkatkan jumlah tentara yang bertugas.
Menurut pernyataan tersebut, tentara penjajah israel telah mulai menghubungi pasukan cadangan yang dikecualikan dalam apa yang digambarkan sebagai unit penting dan masih dalam usia yang memenuhi syarat untuk bertugas.
Surat kabar israel Yedioth Ahronoth mengatakan targetnya adalah merekrut kembali 15.000 tentara cadangan yang sebelumnya dibebaskan.
Menurut The Times of israel, mereka yang akan didaftarkan kembali adalah mereka yang dibebastugaskan karena pengurangan personel dan berusia lebih muda dari usia pengecualian, yaitu 40 tahun untuk sebagian besar tentara, 45 tahun untuk perwira, dan 49 tahun untuk spesialis.
Menteri Pertahanan israel mengumumkan pada bulan Juli bahwa tentara israel sangat membutuhkan 10.000 tentara tambahan di tengah perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
“Tentara membutuhkan 10.000 tentara lagi segera,” kata Gallant, menurut Radio Angkatan Darat, dalam sesi Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset.
Ia menyebutkan, tentara bisa merekrut 4.800 tentara yang berasal dari laki-laki ultra-Ortodoks.
Pada bulan Mei tahun ini, Mahkamah Agung israel dengan suara bulat memutuskan bahwa orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks harus tunduk pada wajib militer, mengakhiri pengecualian mereka dari wajib militer selama beberapa dekade.
Menteri Pertahanan dan militer israel pada bulan Juli sepakat untuk mulai menyusun rancangan undang-undang Yahudi ultra-Ortodoks pada bulan Agustus, The Jerusalem Post melaporkan pada saat itu.
Rancangan militer tersebut memicu bentrokan kekerasan antara polisi israel dan Yahudi ultra-Ortodoks yang turun ke jalan untuk menentang keras tindakan tersebut.
Sejak tahun 2017, pemerintahan israel berturut-turut telah berjuang untuk mencapai konsensus mengenai wajib militer Haredi setelah Mahkamah Agung membatalkan undang-undang tahun 2015 yang mengecualikan mereka dari dinas militer, dengan alasan pelanggaran terhadap “prinsip kesetaraan.”
Times of israel melaporkan pada saat itu bahwa sekitar 67.000 pria Haredi memenuhi syarat untuk dinas militer. (is/knrp)