israel Tutup Perbatasan Rafah Walau Gencatan Senjata, Obat dan Makanan Tidak Bisa Masuk
Pemerintah israel telah memutuskan untuk tidak membuka perlintasan Rafah antara Jalur Gaza dan Mesir pada hari Rabu, sebagai tanggapan atas apa yang digambarkannya sebagai kegagalan Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, untuk menyerahkan jenazah tahanan israel yang tersisa yang tewas selama perang israel di Gaza, menurut laporan media israel (14/10/2025).
Saluran 13 israel melaporkan bahwa para pemimpin politik memutuskan untuk tetap menutup perlintasan tersebut dan secara signifikan mengurangi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, sejalan dengan rekomendasi yang dibuat oleh lembaga keamanan israel.
Serupa dengan itu, Saluran Penyiaran israel mengatakan bahwa para pejabat keamanan telah mendesak pemerintah untuk menghentikan masuknya bantuan secara penuh dan memblokir pembukaan kembali perlintasan Rafah hingga semua jenazah tahanan israel dikembalikan dari Gaza.
Harian israel, Maariv, mengutip seorang pejabat keamanan yang mengatakan bahwa “perjanjian antara perlawanan dan pendudukan tidak menyebutkan jumlah warga israel yang diculik dan dibunuh yang akan diserahkan oleh perlawanan pada hari Senin.”
Pejabat tersebut menambahkan bahwa Hamas telah menyerahkan jenazah empat warga israel kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) “sesuai dengan perjanjian.”
Menurut surat kabar israel, Haaretz, para pejabat israel memperkirakan proses pengembalian jenazah akan memakan waktu berminggu-minggu, tetapi tidak mengantisipasi bahwa hanya empat jenazah yang akan diserahkan pada tahap pertama. Surat kabar tersebut menambahkan bahwa tentara israel mengklaim Hamas memiliki informasi tentang lebih banyak tahanan yang telah meninggal, sementara para pemimpin politik enggan menjelaskan apakah penundaan tersebut merupakan pelanggaran perjanjian atau penundaan yang dapat dikelola.
Sementara itu, Yedioth Ahronoth mengutip seorang sumber politik yang tidak disebutkan namanya yang memperingatkan bahwa kegagalan mengembalikan jenazah yang tersisa “dapat menyebabkan kegagalan perjanjian.” Pejabat tersebut mengatakan belum ada keputusan akhir yang dibuat mengenai apakah penundaan tersebut melanggar ketentuan kesepakatan, dan mencatat bahwa “penyerahan jenazah akan memakan waktu sedikit lebih lama.” (is/knrp)