Masif Pengahancuran Rumah Palestina di Tepi Barat, Target Usir Semua Warga Palestina Semakin Nyata

Pasukan penjajah israel menghancurkan sebuah rumah warga Palestina pada hari Selasa di kota Kafr ad-Dik, di provinsi Salfit di Tepi Barat bagian utara yang diduduki, dengan alasan pembangunan tanpa izin (13/1).

Pada saat yang sama, keluarga-keluarga Palestina terus dipindahkan secara paksa dari daerah air terjun al-Auja, di sebelah timur Tepi Barat, di tengah meningkatnya kekerasan dan pelecehan oleh pemukim israel.

Buldozer israel memasuki daerah antara kota Bruqin dan Kafr ad-Dik dan menghancurkan sebuah rumah bertingkat dua milik warga Palestina, Sharif Fathi Ali Ahmad, dengan dalih bahwa rumah itu dibangun tanpa izin yang dikeluarkan israel.

Keluarga tersebut telah dipaksa untuk mengosongkan rumah beberapa bulan sebelumnya setelah menerima pemberitahuan pembongkaran. Pasukan israel juga memberi tahu keluarga lain di kota itu tentang niat mereka untuk menghancurkan rumah mereka dengan alasan yang sama pada hari Selasa, tetapi kemudian mundur tanpa melakukan pembongkaran, menurut Anadolu Agency.

Perkembangan ini terjadi seiring dengan berlanjutnya pelanggaran israel di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, termasuk perluasan pemukiman ilegal, penghancuran rumah, dan penyitaan lahan pertanian, yang oleh faksi-faksi Palestina digambarkan sebagai kebijakan pengusiran paksa.

Pada hari Senin, pasukan israel melakukan operasi penghancuran di Ramallah dan Hebron. Otoritas israel sebelumnya telah mengeluarkan pemberitahuan penghancuran untuk 14 bangunan dan menghancurkan bangunan tambahan dengan dalih yang sama, yaitu tidak memiliki izin.

Rencana penghancuran juga baru-baru ini menargetkan area luas di kamp pengungsi Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams di Tepi Barat bagian utara.

Menurut dokumentasi Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman, otoritas israel melakukan 538 operasi penghancuran pada tahun 2025, menargetkan sekitar 1.400 rumah dan bangunan.

Ini menandai peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan kebijakan sistematis yang bertujuan untuk membatasi pembangunan Palestina dan pertumbuhan penduduk alami. (is/knrp)