Parlemen Inggris sepakat akui Palestina
London – Sebagian besar anggota parlemen Inggris memilih menyetujui mengakui Palestina sebagai negara pada Senin (13/10), setelah menggelar pemungutan suara simbolis yang sifatnya tidak mengikat dan hasilnya tidak akan mengubah kebijakan negara tersebut.
Mosi untuk mendukung Palestina itu disetujui oleh 274 anggota parlemen dan 12 suara lainnya tidak setuju “mengakui negara yang berdampingan dengan Israel sebagai kontribusi untuk mengamankan negosiasi solusi dua negara.”
Perdebatan di parlemen itu juga disaksikan di seluruh dunia dan memiliki implikasi diplomatik serta memperkuat kampanye pengakuan terhadap Palestina.
Mosi tersebut muncul setelah pemerintah Swedia mengumumkan akan mengakui negara Palestina–negara itu akan menjadi anggota Uni Eropa pertama di Eropa Barat yang melakukannya– meski bisa memancing kemarahan Israel.
Pemerintah Inggris tidak terikat untuk bertindak sesuai dengan keputusan tersebut karena diinisiasi oleh anggota oposisi Partai Buruh.
Pemerintah Inggris menyatakan hasil pemungutan suara simbolis itu hanya akan mengakui negara Palestina pada saat yang tepat.
“Aspirasi rakyat Palestina tidak dapat sepenuhnya diwujudkan sampai ada pendudukan berakhir… dan kami percaya ini hanya akan datang melalui negosiasi,” kata Menteri Timur Tengah Tobias Ellwood seperti dikutip kantor berita AFP.
“Hanya akhir dari pendudukan yang akan memastikan status kenegaraan Palestina menjadi kenyataan. Inggris akan secara bilateral mengakui Palestina sebagai negara ketika kita menilai bahwa itu yang terbaik untuk membawa perdamaian,” katanya.
Perdana Menteri David Cameron dabstain dari pemungutan suara itu bersama dengan anggota lain dari pemerintah yang mendukung solusi dua-negara.
Kurang dari separuh anggota parlemen memberikan suara, tapi itu menarik dukungan lintas partai dan didukung oleh 39 anggota parlemen Konservatif dan 192 anggota parlemen Buruh, termasuk pemimpin partai Ed Miliband.
Anggota parlemen Buruh Jack Straw, yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemerintahan Tony Blair, membantah pendapat bahwa pengaruh mosi tersebut kecil.
“Saya yakin reaksi Israel yang melewati batas atas resolusi parlemen ini adalah bukti bahwa resolusi ini akan membuat perbedaan,” jelas Straw.
Anggota parlemen dari Partai Buruh Grahame Morris berpendapat pengakuan Palestina sebagai negara bisa memulai kembali perundingan perdamaian yang macet dengan Israel.
“Ini benar-benar jelas bahwa hubungan Israel-Palestina terjebak di jalan buntu, seperti kebijakan luar negeri kita,” kata Morris sambil membuka perdebatan.
Morris mengatakan pemungutan suara adalah kesempatan untuk menerjemahkan “pembicaraan tentang solusi dua negara” ke satu tindakan dan berpendapat bahwa Inggris memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak karena sejarahnya sebagai penguasa kolonial di wilayah tersebut. (mk/knrp)
Sumber: Antara
