PBB : Hentikan Pemboman Sekolah di Gaza!

Ketua UNRWA, Philippe Lazzarini, menegaskan kembali seruan badan tersebut untuk melakukan penyelidikan independen terhadap serangan terhadap gedung PBB di Jalur Gaza yang terkepung. Hal ini menyusul serangan israel terhadap Sekolah Al-Jaouni yang berafiliasi dengan UNRWA yang menewaskan sedikitnya 16 warga Palestina dan melukai 50 lainnya.

Sekolah itu menampung hampir 2.000 pengungsi internal. “Hari yang lain. Bulan Lainnya. Serangan sekolah lainnya,” kata Lazzarini.

Sejak perang dimulai sembilan bulan lalu, “lebih dari separuh (atau 190) fasilitas UNRWA telah terkena serangan, ada yang berkali-kali, ada yang langsung,” tegasnya. “Akibatnya, 520 orang tewas dan hampir 1.600 orang terluka saat mencari perlindungan. Terlalu banyak perempuan dan anak-anak.”

Dia menekankan bahwa “klaim yang berulang (antara lain) dari israel adalah bahwa fasilitas kami digunakan oleh kelompok bersenjata Palestina.” Lazzarini mengaku sudah berulang kali meminta dilakukan penyelidikan.

Bulan lalu, direktur komunikasi UNRWA, Juliette Touma, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada The Washington Post bahwa sejumlah gedung UNRWA, sebagian besar sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan, telah diserang sejak 7 Oktober. Lebih dari 450 orang tewas dalam serangan tersebut.

“Kami menyerukan penyelidikan atas semua pelanggaran terhadap PBB termasuk serangan terhadap gedung-gedung kami,” kata Touma saat itu.

Pernyataannya menyusul serangan terhadap sebuah sekolah yang berubah menjadi tempat berlindung yang dibom di Nuseirat di Gaza tengah, menewaskan sedikitnya 35 orang dan melukai banyak orang.

Tentara israel mengaku melakukan serangan tersebut, mengklaim bahwa pesawat tempurnya membom sebuah kompleks yang digunakan oleh Hamas di dalam sebuah sekolah milik UNRWA.

Lazzarini berkata, “Sekolah tersebut menampung 6.000 pengungsi ketika bencana terjadi.”

Dia menekankan bahwa menyerang, menargetkan atau menggunakan gedung-gedung PBB untuk tujuan militer adalah pengabaian terang-terangan terhadap hukum Humaniter Internasional, dan menambahkan bahwa staf, lokasi dan operasi PBB harus dilindungi setiap saat. (is/knrp)