Tiongkok Resmi Dukung Deklarasi New York. Tegaskan Dukung Pendirian Negara Palestina

Tiongkok telah secara resmi mengisyaratkan dukungannya terhadap Deklarasi New York, menegaskan kembali komitmen jangka panjangnya untuk menyelesaikan masalah Palestina melalui diplomasi.

Dalam jumpa pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jianchun menekankan bahwa “masalah Palestina menempati posisi sentral di antara tantangan Timur Tengah,” dan menambahkan bahwa masalah tersebut kini berada pada momen krusial (7/9/2025).

Ia menyatakan bahwa Beijing “mendukung semua upaya yang kondusif bagi penyelesaian politik,” berjanji untuk bekerja sama dengan komunitas internasional guna mengakhiri permusuhan di Gaza, meredakan krisis kemanusiaan, memajukan solusi dua negara, dan mencapai resolusi yang adil, langgeng, dan komprehensif untuk masalah Palestina.

Deklarasi New York diadopsi pada konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan pada akhir Juli 2025 di New York, yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Deklarasi ini menjabarkan peta jalan 15 bulan untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat dan didemiliterisasi bersama israel. Rencana tersebut membayangkan pengalihan kekuasaan di wilayah penjajahan kepada Otoritas Palestina berdasarkan prinsip “satu pemerintahan, satu hukum, satu senjata,” sementara misi penjaga perdamaian PBB sementara akan memastikan stabilitas selama masa transisi. Rencana tersebut juga menyerukan pengakuan internasional penuh atas negara Palestina dan menekankan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai hanya dengan cara militer.

Sebuah komite tindak lanjut yang beranggotakan 19 orang, yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, dibentuk untuk memantau implementasi dan memastikan akuntabilitas.

Dengan bergabung dalam deklarasi ini, Beijing tidak hanya menegaskan kembali dukungan tradisionalnya terhadap kenegaraan Palestina dalam batas-batas tahun 1967 dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya, tetapi juga menyelaraskan dirinya dengan upaya internasional untuk mengubah lanskap politik konflik di saat krisis kemanusiaan dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. (is/knrp)